STANDAR AUDITING

STANDAR AUDITING

            Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 (10 standar auditing yang berlaku umum)standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA), dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. Di Indonesia standar auditing di tetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

A. Standar Umum

standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor.

1.     Latihan teknis dan keahlian profesi

Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

2.    Sikap Independen

Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.

3.    Kemahiran seksama

Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1.     Rencana dan supervisi

Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.

2.    Pengendalian Intern

Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit selanjutnya.

3.    Bukti yang cukup kompeten

Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

1.     Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.    Ketidak Konsistenan

Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

3.    Pengungkapan Informasi

Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.

4.    Opini Keseluruhan

Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan maka auditor harus harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka auditor harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor dalam laporan auditor. 

TUGAS AUDIT 2 REVIEW JURNAL KELOMPOK 9

Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap

Audit Delay dan Timeliness

Sistya Rachmawati

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta-Indonesia

Email: sistya_r@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solvabilitas,

internal auditor dan size perusahaan) dan faktor eksternal, yaitu ukuran KAP terhadap audit delay

dan Timeliness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Pemilihan

sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda pada

Audit Delay diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R2 = 0,123. Artinya seluruh variabel

independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP) hanya mampu

menjelaskan variasi dari variabel dependen (Audit Delay) adalah sebesar 12,3%. Sedangkan pada

Timeliness, seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan,

dan KAP) dapat menjelaskan variasi pada variabel dependennya (Timeliness) adalah sebesar 7,9%.

Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi

dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang menyebabkan

terjadinya Audit Delay dan Timeliness

untuk review ppt download disini

https://docs.google.com/file/d/0B15luGURcAtAT0IxZExBc29seDg/edit?usp=sharing

TUGAS KASUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Berikut ini merupakan tugas kasus akuntansi sektor publik untuk SKPD kabupaten TanahMas Raya

http://www.ziddu.com/download/20763205/TUGASASPYUNIOK.xls.html

TERNYATA AKUNTANSI PABLIK DI KANADA MIRIP DENGAN AKUNTANSI DI INDONESIA LOH....

Kanada merupanakan negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia, dimana negara tersebut menganut sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas poltik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah.  Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya dan warisan dwi-hukum dan dwi-bahasa. Kanada mempunyai tiga tingkat pemerintahan: federal, propinsi dan teritori, dan kotamadya (lokal atau regional). Pemerintah kanada bertanggung jawab untuk menginformasikan tentang kepengurusan yuridis merkea kepada publik/ masyarakat. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk laporan tahunan yang mencakup akuntansi transaksi keuangan pemerintah untuk periode fiskal. Di Kanada, latihan pelaporan keuangan pada umumnya diatur oleh pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh badan independen Dewan Akuntansi Sektor Publik standar (Public Sector Accounting Board/ PSAB) dari Institut Akuntan Chartered Kanada. PSAB dalam "Akuntansi Sektor Publik Handbook" menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua organisasi di bawah kendali mereka dengan pengecualian dari perusahaan bisnis pemerintah. Perusahaan bisnis Pemerintah harus dilaporkan dalam Ikhtisar laporan keuangan pemerintah secara ekuitas dimodifikasi. Aktiva bersih perusahaan bisnis pemerintah dicatat sebagai investasi (aset keuangan) pada laporan laba rugi konsolidasi pemerintah tentang posisi keuangan, sedangkanlaba bersih perusahaan bisnis pemerintah disajikan sebagai bagian yang terpisah pada laporan pendapatan pemerintah. Laporan keuangan konsolidasi umumny terdiri dari unit penerintah seperti rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, dan pendapatan dana konsolidasi, yang telah direvisi pemerntah untuk mematuhi pedoman PSAB, dimana nantinya unit-unit ini pada akhirnya akan digabungkan dengan menggunakan garis penuh oleh metode garis konsolidasi. ( selengkapnya di http://www.statcan.gc.ca/pub/12-589-x/2007001/chapters-chapitres/5213603-eng.htm )

Nahkan hampir sama seperti akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi pada setiap daerah untuk melakukan pencatatan akuntansinya, yang nantinya akan di satukan dalam laporan keuangan konsolidasi.

mau tahu lebih tentang akuntansi publik di Kanada link disini

• PSAB http://www.frascanada.ca/public-sector-accounting-board
• Anual Report PSAB 2011-2012 http://www.frascanada.ca/public-sector-accounting-board/news-and-publications/annual-reports/item68424.pdf

DEFISIT ANGGARAN RI 2012 DITETAPKAN 1,5 %

Defisit ??

Kenapa kita harus mempermasalahkan devisit anggaran negara?
Seperti yang kita tahu devisit anggaran merupakan momok yang sangat ditakuti, dikarenakan defisit anggaran dapat diibaratkan sebagai penyakit hipertensi yang dampaknya dapat mempengaruhi kinerja jantung, ginjal, mata, dan otak yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Sehingga dapat dikatakan defisit anggaran dapat berdampak pada perekonomian suatu negara, karena untuk menutup defisit anggaran tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah seperti ciontohnya dengan cara pemerintah mencetak uang lebih banyak untuk menutup biaya anggaran pembangunan dan rutin pemerintah. Karena apabila hal tersebut dilakukan dapat memicu tingkat inflasi yang tinggi seperti yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Lama dulu.
Meskipun sekarang ini pemerintah menyiasati penutupan defisit anggaran tersebut dengan kebijakan  pembiayaan baik pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri, negara masih tetap terbebani dengan bunga yang selalu fluktuaktif mengingat perekonomian global yang masih belum stabil. Selain itu adanya pembiayaan dari pihak luar terkadang mengakibatkan hubungan politik dengan negara pemedoal yang kurang menguntungkan bagi pihak Indoenesia. Untuk itu pemerintah harus selalu selektif dalam penerimaan pembiyaan dari pihak asing, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara.

Adapun dampak dari difisit anggaran pada beberapa variabel ekonomi makro, diataranya ialah :
1.        Dampak Terhadap Tingkat bunga
Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara yang dikarenakan kurangnya penerimaan negara akan pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, negara memerlukan tambahan dana. Adanya penambahan dana tersebut mengakibatkan permintaan terhadap uang meningkat, dan bunga yang merupakan harga dari tambahan modal tersebut akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi (tingkat bunga meningkat)
2.        Dampak Terhadap Neraca Pembayaran
Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis.
3.        Dampak Terhadap Inflasi
Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa, karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaranpengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.
4.        Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun
5.        Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun.
6.        Dampak Terhadap Penggangguran
Pengganguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat penggangguran.
7.        Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan
Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari Negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, juga tingkat bunga yang rendah. Tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.
Untuk menghindari defisit yang lebih tinggi lagi pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dari sektor non fiskal, agar defisit Indonesia tidak mencapai angka satu koma ( bahkan untuk tahun 2013 pemerintah telah menetapkan defisit anggaran 1,65 (RAPBN-P) yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2012), karena seperti yang kita tahu pendapatan Indoensia saat ini sangat mengandalkan dari penerimaan pajak. Padahal seperti yang kita ketahui potensi sumber daya Indonesia begitu kaya namun belum dapat dikelola secara optimal. Untuk itu pemerintah perlu lebih mengadakan kiebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor non-fiskal dan dapat meminimalisir belanja untuk kegiatan-kegiatan non value added dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat berpengaruh segnifikan untuk peningkatan pendapatan negara.

Adapun APBN Indonesia selama enam tahun terakhir adalah sebagai berikut....http://www.scribd.com/doc/108904592/12-01-06-Data-Pokok-APBN-2012-Id 

Undang-Undang terkait keuangan negara........ 

• UU No. 15 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108904836/021-UU-No-15-Tahun-2004-Pemeriksaan-Pengelolaan-Dan-Tanggung-Jawab-Keuangan-Negara 
• UU No 33 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905115/UU-No-33-Tahun-2004-81-1 
• UU No 1 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905248/Uu-01-2004-Perbendaharaan-Negara
•  UU No 17 Tahun 2003...http://www.scribd.com/doc/108905380/UU-17-2003-KeuanganNegara

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Laporan Keangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat (Menteri Keuangan) berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKPP ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

Dimana untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan disusun dan disajikan dengan basis kas serta untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Komponen-komponen dalam laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari

1.    Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanjaan Negara (APBN)

2.    Neraca

3.    Laporan Arus Kas (LAK)

4.    Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.    Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN.

berikut ini perkembangan Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan

2.    Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a.    kas dan setara kas;

b.    investasi jangka pendek;

c.    piutang pajak dan bukan pajak;

d.    persediaan;

e.    investasi jangka panjang;

f.     aset tetap;

g.    kewajiban jangka pendek;

h.    kewajiban jangka panjang;

i.      ekuitas dana

berikut merupakan perkembangan Neraca RI lima tahun terakhir

3.    Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

berikut merupakan perkembangan  Laporan Arus Kas

4.    Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

download link LKPP 2011 (audited) http://www.scribd.com/doc/106421689/LKPP-2011-Audited

download link LKPP 2012 (unaudited) http://www.scribd.com/doc/106422881/LKPP-2012-smt1-unaudited