Blog List
Rabu, 31 Oktober 2012
TUGAS KASUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Berikut ini merupakan tugas kasus akuntansi sektor publik untuk SKPD kabupaten TanahMas Raya
Rabu, 24 Oktober 2012
TERNYATA AKUNTANSI PABLIK DI KANADA MIRIP DENGAN AKUNTANSI DI INDONESIA LOH....
Kanada merupanakan negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia, dimana
negara tersebut menganut sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan
sejumlah komunitas poltik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk
menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan
realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya dan warisan
dwi-hukum dan dwi-bahasa. Kanada mempunyai tiga
tingkat pemerintahan: federal, propinsi dan teritori, dan kotamadya
(lokal atau regional). Pemerintah kanada bertanggung jawab untuk
menginformasikan tentang kepengurusan yuridis merkea kepada publik/ masyarakat. Informasi tersebut biasanya dalam
bentuk laporan tahunan yang mencakup akuntansi transaksi keuangan pemerintah
untuk periode fiskal. Di Kanada,
latihan pelaporan keuangan pada umumnya diatur oleh pedoman akuntansi yang
ditetapkan oleh badan independen Dewan Akuntansi Sektor Publik standar (Public
Sector Accounting Board/ PSAB) dari Institut Akuntan Chartered Kanada. PSAB
dalam "Akuntansi Sektor Publik Handbook" menyatakan bahwa laporan
keuangan pemerintah harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua
organisasi di bawah kendali mereka dengan pengecualian dari perusahaan bisnis
pemerintah. Perusahaan bisnis Pemerintah
harus dilaporkan dalam Ikhtisar laporan keuangan pemerintah secara ekuitas
dimodifikasi. Aktiva bersih
perusahaan bisnis pemerintah dicatat sebagai investasi (aset keuangan) pada
laporan laba rugi konsolidasi pemerintah tentang posisi keuangan, sedangkanlaba
bersih perusahaan bisnis pemerintah disajikan sebagai bagian yang terpisah pada
laporan pendapatan pemerintah. Laporan keuangan konsolidasi umumny terdiri dari
unit penerintah seperti rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, dan pendapatan
dana konsolidasi, yang telah direvisi pemerntah untuk mematuhi pedoman PSAB, dimana
nantinya unit-unit ini pada akhirnya akan digabungkan dengan menggunakan garis
penuh oleh metode garis konsolidasi. ( selengkapnya di http://www.statcan.gc.ca/pub/12-589-x/2007001/chapters-chapitres/5213603-eng.htm )
Nahkan hampir sama seperti akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi pada setiap daerah untuk melakukan pencatatan akuntansinya, yang nantinya akan di satukan dalam laporan keuangan konsolidasi.
mau tahu lebih tentang akuntansi publik di Kanada link disini
Rabu, 03 Oktober 2012
DEFISIT ANGGARAN RI 2012 DITETAPKAN 1,5 %
Defisit
??
Kenapa
kita harus mempermasalahkan devisit anggaran negara?Seperti yang kita tahu devisit anggaran merupakan momok yang sangat ditakuti, dikarenakan defisit anggaran dapat diibaratkan sebagai penyakit hipertensi yang dampaknya dapat mempengaruhi kinerja jantung, ginjal, mata, dan otak yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Sehingga dapat dikatakan defisit anggaran dapat berdampak pada perekonomian suatu negara, karena untuk menutup defisit anggaran tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah seperti ciontohnya dengan cara pemerintah mencetak uang lebih banyak untuk menutup biaya anggaran pembangunan dan rutin pemerintah. Karena apabila hal tersebut dilakukan dapat memicu tingkat inflasi yang tinggi seperti yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Lama dulu.
Meskipun sekarang ini pemerintah menyiasati penutupan defisit anggaran tersebut dengan kebijakan pembiayaan baik pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri, negara masih tetap terbebani dengan bunga yang selalu fluktuaktif mengingat perekonomian global yang masih belum stabil. Selain itu adanya pembiayaan dari pihak luar terkadang mengakibatkan hubungan politik dengan negara pemedoal yang kurang menguntungkan bagi pihak Indoenesia. Untuk itu pemerintah harus selalu selektif dalam penerimaan pembiyaan dari pihak asing, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara.
Adapun dampak dari difisit anggaran pada beberapa variabel ekonomi makro, diataranya ialah :
1. Dampak Terhadap Tingkat bunga
Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara yang dikarenakan kurangnya penerimaan negara akan pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, negara memerlukan tambahan dana. Adanya penambahan dana tersebut mengakibatkan permintaan terhadap uang meningkat, dan bunga yang merupakan harga dari tambahan modal tersebut akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi (tingkat bunga meningkat)
2. Dampak Terhadap Neraca Pembayaran
Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis.
3. Dampak Terhadap Inflasi
Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa, karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaranpengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.
4. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun
5. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun.
6. Dampak Terhadap Penggangguran
Pengganguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat penggangguran.
7. Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan
Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari Negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, juga tingkat bunga yang rendah. Tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.
Untuk menghindari defisit yang lebih tinggi lagi pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dari sektor non fiskal, agar defisit Indonesia tidak mencapai angka satu koma ( bahkan untuk tahun 2013 pemerintah telah menetapkan defisit anggaran 1,65 (RAPBN-P) yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2012), karena seperti yang kita tahu pendapatan Indoensia saat ini sangat mengandalkan dari penerimaan pajak. Padahal seperti yang kita ketahui potensi sumber daya Indonesia begitu kaya namun belum dapat dikelola secara optimal. Untuk itu pemerintah perlu lebih mengadakan kiebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor non-fiskal dan dapat meminimalisir belanja untuk kegiatan-kegiatan non value added dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat berpengaruh segnifikan untuk peningkatan pendapatan negara.
Adapun APBN Indonesia selama enam tahun terakhir adalah sebagai berikut....http://www.scribd.com/doc/108904592/12-01-06-Data-Pokok-APBN-2012-Id
- UU No. 15 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108904836/021-UU-No-15-Tahun-2004-Pemeriksaan-Pengelolaan-Dan-Tanggung-Jawab-Keuangan-Negara
- UU No 33 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905115/UU-No-33-Tahun-2004-81-1
- UU No 1 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905248/Uu-01-2004-Perbendaharaan-Negara
- UU No 17 Tahun 2003...http://www.scribd.com/doc/108905380/UU-17-2003-KeuanganNegara
Rabu, 19 September 2012
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Laporan Keangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan
laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat (Menteri Keuangan)
berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKPP
ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis
Kas Menuju Akrual).
Dimana untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,
transfer,
dan pembiayaan disusun dan disajikan dengan basis kas serta untuk pengakuan
pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana disusun dan disajikan dengan basis
akrual.
Komponen-komponen dalam laporan keuangan
pemerintah pusat terdiri dari
1. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanjaan Negara
(APBN)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.
1. Laporan Realisasi APBN
Laporan Realisasi
Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan
terhadap APBN dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan
terhadap APBN.
berikut ini perkembangan Laporan Realisasi APBN
Laporan Realisasi
Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan
2. Neraca
Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos
berikut:
a.
kas dan setara kas;
b.
investasi jangka pendek;
c.
piutang pajak dan bukan pajak;
d.
persediaan;
e.
investasi jangka panjang;
f.
aset tetap;
g.
kewajiban jangka pendek;
h.
kewajiban jangka panjang;
i.
ekuitas dana
berikut merupakan perkembangan Neraca RI lima tahun terakhir
3. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.
berikut merupakan perkembangan Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan
Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
download link LKPP 2011 (audited) http://www.scribd.com/doc/106421689/LKPP-2011-Audited
download link LKPP 2012 (unaudited) http://www.scribd.com/doc/106422881/LKPP-2012-smt1-unaudited
Langganan:
Postingan (Atom)
Rabu, 31 Oktober 2012
TUGAS KASUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Berikut ini merupakan tugas kasus akuntansi sektor publik untuk SKPD kabupaten TanahMas Raya
Rabu, 24 Oktober 2012
TERNYATA AKUNTANSI PABLIK DI KANADA MIRIP DENGAN AKUNTANSI DI INDONESIA LOH....
Kanada merupanakan negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia, dimana
negara tersebut menganut sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan
sejumlah komunitas poltik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk
menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan
realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya dan warisan
dwi-hukum dan dwi-bahasa. Kanada mempunyai tiga
tingkat pemerintahan: federal, propinsi dan teritori, dan kotamadya
(lokal atau regional). Pemerintah kanada bertanggung jawab untuk
menginformasikan tentang kepengurusan yuridis merkea kepada publik/ masyarakat. Informasi tersebut biasanya dalam
bentuk laporan tahunan yang mencakup akuntansi transaksi keuangan pemerintah
untuk periode fiskal. Di Kanada,
latihan pelaporan keuangan pada umumnya diatur oleh pedoman akuntansi yang
ditetapkan oleh badan independen Dewan Akuntansi Sektor Publik standar (Public
Sector Accounting Board/ PSAB) dari Institut Akuntan Chartered Kanada. PSAB
dalam "Akuntansi Sektor Publik Handbook" menyatakan bahwa laporan
keuangan pemerintah harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua
organisasi di bawah kendali mereka dengan pengecualian dari perusahaan bisnis
pemerintah. Perusahaan bisnis Pemerintah
harus dilaporkan dalam Ikhtisar laporan keuangan pemerintah secara ekuitas
dimodifikasi. Aktiva bersih
perusahaan bisnis pemerintah dicatat sebagai investasi (aset keuangan) pada
laporan laba rugi konsolidasi pemerintah tentang posisi keuangan, sedangkanlaba
bersih perusahaan bisnis pemerintah disajikan sebagai bagian yang terpisah pada
laporan pendapatan pemerintah. Laporan keuangan konsolidasi umumny terdiri dari
unit penerintah seperti rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, dan pendapatan
dana konsolidasi, yang telah direvisi pemerntah untuk mematuhi pedoman PSAB, dimana
nantinya unit-unit ini pada akhirnya akan digabungkan dengan menggunakan garis
penuh oleh metode garis konsolidasi. ( selengkapnya di http://www.statcan.gc.ca/pub/12-589-x/2007001/chapters-chapitres/5213603-eng.htm )
Nahkan hampir sama seperti akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi pada setiap daerah untuk melakukan pencatatan akuntansinya, yang nantinya akan di satukan dalam laporan keuangan konsolidasi.
mau tahu lebih tentang akuntansi publik di Kanada link disini
Rabu, 03 Oktober 2012
DEFISIT ANGGARAN RI 2012 DITETAPKAN 1,5 %
Defisit
??
Kenapa
kita harus mempermasalahkan devisit anggaran negara?Seperti yang kita tahu devisit anggaran merupakan momok yang sangat ditakuti, dikarenakan defisit anggaran dapat diibaratkan sebagai penyakit hipertensi yang dampaknya dapat mempengaruhi kinerja jantung, ginjal, mata, dan otak yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Sehingga dapat dikatakan defisit anggaran dapat berdampak pada perekonomian suatu negara, karena untuk menutup defisit anggaran tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah seperti ciontohnya dengan cara pemerintah mencetak uang lebih banyak untuk menutup biaya anggaran pembangunan dan rutin pemerintah. Karena apabila hal tersebut dilakukan dapat memicu tingkat inflasi yang tinggi seperti yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Lama dulu.
Meskipun sekarang ini pemerintah menyiasati penutupan defisit anggaran tersebut dengan kebijakan pembiayaan baik pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri, negara masih tetap terbebani dengan bunga yang selalu fluktuaktif mengingat perekonomian global yang masih belum stabil. Selain itu adanya pembiayaan dari pihak luar terkadang mengakibatkan hubungan politik dengan negara pemedoal yang kurang menguntungkan bagi pihak Indoenesia. Untuk itu pemerintah harus selalu selektif dalam penerimaan pembiyaan dari pihak asing, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara.
Adapun dampak dari difisit anggaran pada beberapa variabel ekonomi makro, diataranya ialah :
1. Dampak Terhadap Tingkat bunga
Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara yang dikarenakan kurangnya penerimaan negara akan pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, negara memerlukan tambahan dana. Adanya penambahan dana tersebut mengakibatkan permintaan terhadap uang meningkat, dan bunga yang merupakan harga dari tambahan modal tersebut akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi (tingkat bunga meningkat)
2. Dampak Terhadap Neraca Pembayaran
Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis.
3. Dampak Terhadap Inflasi
Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa, karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaranpengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.
4. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun
5. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun.
6. Dampak Terhadap Penggangguran
Pengganguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat penggangguran.
7. Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan
Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari Negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, juga tingkat bunga yang rendah. Tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.
Untuk menghindari defisit yang lebih tinggi lagi pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dari sektor non fiskal, agar defisit Indonesia tidak mencapai angka satu koma ( bahkan untuk tahun 2013 pemerintah telah menetapkan defisit anggaran 1,65 (RAPBN-P) yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2012), karena seperti yang kita tahu pendapatan Indoensia saat ini sangat mengandalkan dari penerimaan pajak. Padahal seperti yang kita ketahui potensi sumber daya Indonesia begitu kaya namun belum dapat dikelola secara optimal. Untuk itu pemerintah perlu lebih mengadakan kiebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor non-fiskal dan dapat meminimalisir belanja untuk kegiatan-kegiatan non value added dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat berpengaruh segnifikan untuk peningkatan pendapatan negara.
Adapun APBN Indonesia selama enam tahun terakhir adalah sebagai berikut....http://www.scribd.com/doc/108904592/12-01-06-Data-Pokok-APBN-2012-Id
- UU No. 15 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108904836/021-UU-No-15-Tahun-2004-Pemeriksaan-Pengelolaan-Dan-Tanggung-Jawab-Keuangan-Negara
- UU No 33 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905115/UU-No-33-Tahun-2004-81-1
- UU No 1 Tahun 2004...http://www.scribd.com/doc/108905248/Uu-01-2004-Perbendaharaan-Negara
- UU No 17 Tahun 2003...http://www.scribd.com/doc/108905380/UU-17-2003-KeuanganNegara
Rabu, 19 September 2012
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Laporan Keangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan
laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat (Menteri Keuangan)
berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKPP
ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis
Kas Menuju Akrual).
Dimana untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,
transfer,
dan pembiayaan disusun dan disajikan dengan basis kas serta untuk pengakuan
pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana disusun dan disajikan dengan basis
akrual.
Komponen-komponen dalam laporan keuangan
pemerintah pusat terdiri dari
1. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanjaan Negara
(APBN)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.
1. Laporan Realisasi APBN
Laporan Realisasi
Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan
terhadap APBN dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukan ketaatan
terhadap APBN.
berikut ini perkembangan Laporan Realisasi APBN
Laporan Realisasi
Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan
2. Neraca
Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos
berikut:
a.
kas dan setara kas;
b.
investasi jangka pendek;
c.
piutang pajak dan bukan pajak;
d.
persediaan;
e.
investasi jangka panjang;
f.
aset tetap;
g.
kewajiban jangka pendek;
h.
kewajiban jangka panjang;
i.
ekuitas dana
berikut merupakan perkembangan Neraca RI lima tahun terakhir
3. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.
berikut merupakan perkembangan Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan
Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
download link LKPP 2011 (audited) http://www.scribd.com/doc/106421689/LKPP-2011-Audited
download link LKPP 2012 (unaudited) http://www.scribd.com/doc/106422881/LKPP-2012-smt1-unaudited
Langganan:
Postingan (Atom)